JAKARTA,quickq苹果手机版 DISWAY.ID -Periode seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi bahan evaluasi publik.
Pasalnya, dengan skala kabinet yang besar dan berbagai program populis yang dicanangkan, muncul pertanyaan besar mengenai keberlanjutan fiskal dan keseimbangan beban ekonomi yang ditanggung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah.
Menurut pendapat Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, konteks kebijakan ekonomi yang diusung juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
BACA JUGA:Prabowo Akui Sudah Bahas Penembakan WNI di Malaysia dengan PM Anwar Ibrahim
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Beberkan Dua Perusahaan Pemilik HGB Pagar Laut Bekasi, Nusron: PT CL dan MAN
Terutama ketika program-program seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan peningkatan belanja infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar.
"Kelas menengah, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin besar akibat ambisi populis yang diterapkan oleh pemerintahan," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 30 Januari 2025.
Achmad menambahkan, penerimaan negara yang didorong oleh target pajak yang tinggi juga membuat kelompok kelas menengah harus menanggung beban lebih berat dalam bentuk peningkatan pajak dan biaya hidup yang semakin tinggi.
Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam seratus hari pertama ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang awalnya menargetkan 17,5 juta penerima manfaat ini kini direncanakan untuk melakukan ekspansi hingga 82,5 juta penerima.
BACA JUGA:Usai Proses Ekstradisi Rampung, KPK Akan Langsung Tahan Paulus Tannos
BACA JUGA:Pesan Prabowo ke WNI: Jangan Terlibat Kegiatan Ilegal dan Jangan Mau Dibohongi Sindikat
Dengan kata lain, program ini akan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.
"Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara. Ketika defisit membesar, jalan keluar yang paling sering diambil adalah dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi di sektor lain, yang berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah," jelas Achmad.
- 1
- 2
- »
