Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk program rumah dengan uang muka nol rupiah.

"Hari ini baru dibentuk dulu UPTnya, jadi nanti ditunjuk personelnya, setelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP Nol Rupiah. Pergubnya hari ini akan saya cek, tapi rencananya hari ini," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Nanti ada beberapa Pergub, yang pertama soal UPT dulu, setelah itu ada pergub lanjutan mengenai pembiayaan. Saya antisipasi begitu personalia ditunjuk UPT ini satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa," kata Sandiaga.

Dia juga menyebut potensi munculnya calo dan rencana pemerintah provinsi meluncurkan kebijakan untuk mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melakukan praktik percaloan terkait program penyediaan tempat tinggal yang bisa dibeli tanpa uang muka itu.

"Ini masyarakat dan Pemprov harus saling mengawasi dan tidak ada lagi toleransi kalau misalnya unit ini, yang sudah dipesan diperdagangkan, kita akan langsung canceldan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventory kita karena tidak boleh diperjualbelikan," katanya, lalu mengungkapkan bahwa dia baru-baru ini mengetahui bahwa ada tenda-tenda pedagang di Tanah Abang yng selama ini diam-diam diperjualbelikan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ia menjelaskan, berusaha memberikan kemudahan bagi warganya untuk memiliki rumah dengan Program Rumah dengan DP Nol Rupiah.

Pembangunan unit tempat tinggal untuk Program Rumah DP Nol Rupiah antara lain sudah dimulai di Klapa Village, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2018. Saat ini 6.000 warga telah menyampaikan berkas di Information Center Klapa Village untuk mengajukan pembelian.