Indonesia Re Luncurkan Asuransi Parametrik Lindungi Keuangan Negara dari Bencana
Indonesia Re tengah merampungkan pengembangan produk asuransi parametrik yang ditujukan untuk melindungi keuangan negara, baik APBN maupun APBD, dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Produk ini dikembangkan bersama Kementerian Keuangan, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan MYPAC, dan ditargetkan diluncurkan pada 1 Januari 2026.
Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, mengatakan bahwa sisa waktu di tahun 2025 akan difokuskan untuk finalisasi teknis dan penyusunan skema konsorsium asuransi tersebut.
"Di setengah tahun ini kita akan fokus pada fine-tuning, penguatan fitur produk asuransi parametrik, dan juga skemanya bagaimana konsorsiumnya dibuat nanti," ujar Delil di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga: Risiko Bencana Bukan Cuma Urusan Pemerintah, Industri Asuransi Diminta Tak Lepas Tangan
Skema ini akan bersifat berbasis kota dan kabupaten, di mana masing-masing pemerintah daerah akan menggunakan anggaran mereka sendiri untuk membayar premi.
Di tahap awal, cakupan perlindungan akan fokus pada dua risiko utama, yakni gempa bumi dan banjir. Mekanisme pencairan klaim dilakukan secara otomatis berdasarkan parameter tertentu, seperti magnitudo gempa yang telah ditentukan sebelumnya.
"Begitu parameternya tercapai, maka instant payout akan kita berikan. Dana segar ini bisa langsung digunakan pemerintah daerah untuk respons darurat awal, dan bila memungkinkan dilanjutkan dengan rehabilitasi," jelas Delil.
Baca Juga: Perusahaan Asuransi Tetapkan Biaya Tinggi untuk Kendaraan Listrik
Terkait pendanaan, Indonesia Re dan Kemenkeu memperkirakan kebutuhan awal sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Namun, jumlah tersebut bisa meningkat hingga Rp1 triliun tergantung pada kondisi fiskal nasional.
"Kita berasumsi mungkin sekitar Rp200–300 miliar, tapi tergantung bagaimana kondisi fiskal negara, ini bisa sampai Rp1 triliun untuk dipersiapkan," kata Delil.
Asuransi parametrik ini menjadi salah satu inovasi keuangan risiko bencana yang diyakini akan mempercepat respons daerah dalam menghadapi krisis serta mengurangi tekanan fiskal akibat bencana alam.
(责任编辑:时尚)
- ·Polisi Belum Akan Periksa UAS Soal Viral Video Salib
- ·Bawa Hewan Peliharaan Ikut Menginap di Hotel, Bagaimana Aturannya?
- ·Vale Teken Kontrak Tambang Bahadopi 1, Perkuat Produksi Nikel untuk Baterai EV
- ·Nisfu Syaban 2025 Tanggal Berapa? Simak Jadwal dan Amalan Lengkapnya
- ·13 Wilayah Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Deras Hari Ini, 21 Agustus 2024
- ·Emiten Hashim Djojohadikusumo Garap Internet Rakyat Bareng Telkom
- ·Jangan Dibuang, Ini 5 Manfaat Luar Biasa Biji Durian Buat Kesehatan
- ·Buku Langka, Novel Edisi Pertama Harry Potter Laku Terjual Rp364 Juta
- ·Jokowi Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia
- ·IHSG Masih Loyo, Saham Bank Jumbo Kompak Merosot
- ·Jokowi Berikan Gelar Kehormatan untuk Surya Paloh, Luhut, Airlangga, hingga Prabowo
- ·Sah! Relawan Projo Resmi Dukung Prabowo Di Pilpres 2024: Beliau Patriot Sejati!
- ·Tren #KaburAjaDulu, 10 Negara Ini Punya Biaya Hidup Termurah di Dunia
- ·JK Minta Masjid di Indonesia Laksanakan Qunut Nazilah untuk Doakan Muslim Palestina
- ·Revisi UU KPK, MK jadi Harapan Terakhir
- ·Anies Beri Kabar: 46 Halte Tranjsakarta, Senin Bisa Digunakan Lagi, Tapi...
- ·Kerumunan Massa Demonstran Bikin Anies Baswedan Cemas Bukan Main...
- ·Densus 88 Tangkap 2 Tersangka Teroris JAD di Lombok Timur
- ·Didesak Usut Blok Medan yang Seret Bobby
- ·Kapolri Mutasi 6 Kapolda, Ini Daftarnya!